KILASJATENG.ID – Pemerintah Kabupaten Boyolali bersama Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia mendorong penguatan pasar tradisional agar tetap menjadi pusat perekonomian masyarakat di tengah gempuran modernisasi dan menjamurnya toko modern.
Hal itu mengemuka dalam Musyawarah Daerah (Musda) I APPSI Kabupaten Boyolali yang digelar di Rumah Makan Bu Yoso, Mojosongo, Kamis (21/5/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Boyolali Agus Irawan, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Boyolali Purnawan Raharjo, paguyuban pedagang pasar, kepala UPT pasar, hingga perwakilan pedagang dari berbagai pasar di Boyolali.
Dalam Musda tersebut, dilakukan penyerahan Surat Keputusan kepengurusan dari Ketua Harian DPP APPSI Don Muzakir kepada Danang Tri Sasongko sebagai Ketua DPD APPSI Kabupaten Boyolali terpilih.
Bupati Agus menegaskan pasar tradisional harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman agar tidak semakin ditinggalkan masyarakat.
“Harus berinovasi supaya pasar selalu ramai, karena perkembangan zaman semakin maju, teknologi semakin maju, mau nggak mau kita juga harus berinovasi,” kata Agus.
Dalam kesempatan itu, Agus juga memastikan Pasar Ampel tidak akan dipindahkan.
Sementara pembangunan Pasar Karanggede yang sempat tertunda disebut terdampak situasi ekonomi global.
Ia menegaskan, pembangunan maupun renovasi pasar ke depan harus mengedepankan kepentingan pedagang dan masyarakat.
“Saya pastikan pembangunan sekarang harus berbasis kepentingan warga, berbasis kemanfaatan warga,” tegasnya.
Ketua DPW APPSI Jawa Tengah Suwanto meminta pengurus baru APPSI Boyolali benar-benar memperjuangkan kesejahteraan pedagang pasar.
“Tugas sampean jangan sampai pedagang sengsara, jadi harus sejahtera,” ujar Suwanto.
Sementara itu, Ketua DPD APPSI Boyolali terpilih Danang Tri Sasongko mengatakan pembentukan APPSI di Boyolali diharapkan menjadi wadah aspirasi pedagang pasar hingga ke tingkat pusat.
Menurutnya, banyak persoalan yang saat ini dihadapi pedagang pasar tradisional, mulai dari pasar yang sepi hingga persaingan dengan toko modern dan minimarket.
“Semoga adanya APPSI di Kabupaten Boyolali ini bisa menjembatani keluh kesah pedagang pasar agar bisa tersampaikan ke pemerintah pusat,” ujarnya.
Danang menyebut APPSI juga mendorong adanya fasilitas posko organisasi di setiap pasar sebagai sarana komunikasi dan advokasi pedagang.
Di sisi lain, Ketua Harian DPP APPSI Don Muzakir mengatakan organisasi yang telah berdiri selama 22 tahun itu tengah melakukan reorganisasi secara nasional di sekitar 200 kabupaten/kota.
Ia menyebut APPSI mendukung program ekonomi kerakyatan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan pedagang pasar dan pelaku ekonomi kecil.
“Ekonomi kerakyatan ini harus kita bangkitkan agar mampu mensejahterakan seluruh masyarakat, bukan hanya pedagang pasar,” kata Don Muzakir.
Selain itu, APPSI juga menyoroti persoalan retribusi pasar yang dinilai masih memberatkan sebagian pedagang di tengah kondisi ekonomi saat ini.
Pihaknya berencana melakukan advokasi bersama pemerintah daerah agar retribusi pasar lebih terjangkau dan tidak membebani pedagang kecil.
Musda I APPSI Boyolali sendiri diikuti sekitar 80 perwakilan pedagang pasar serta jajaran UPT pasar se-Kabupaten Boyolali. (*)
