KILASJATENG.ID – Program Sekolah Rakyat sebagai salah satu prioritas pengentasan kemiskinan pemerintah kini telah hadir di seluruh penjuru Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke. Sekolah gratis berkonsep asrama tersebut juga menyasar wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, saat ini Sekolah Rakyat rintisan telah beroperasi di 166 titik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia sejak Juli hingga Oktober 2025. Sejumlah lokasi di antaranya berada di wilayah kepulauan dan kawasan 3T.
“Jadi kalau kita lihat yang 166 sudah mulai melakukan proses belajar-mengajar sejak bulan Juli, Agustus atau September, Oktober tahun lalu, tahun 2025, itu tersebar mulai dari Sabang sampai Merauke. Jadi di Aceh ada, di Papua juga ada, di NTT ada, di Sulawesi Utara juga ada,” kata Gus Ipul di Kantor Kementerian Sosial Republik Indonesia, Jakarta, Kamis (21/5/2026).
“Jadi ada semua yang mewakili daerah-daerah 3T, seperti misalnya di Anambas atau di Natuna,” tambahnya.
Saat ini terdapat tiga Sekolah Rakyat rintisan yang telah beroperasi di wilayah 3T di Maluku, yakni SRMA 40 Ambon, SRT 73 Maluku Tengah, dan SRT 74 Tual. Selain itu, empat lokasi baru juga telah diusulkan masuk tahap pembangunan berikutnya, yaitu di Ambon, Seram Bagian Timur, Aru, dan Maluku Tenggara.
Gus Ipul mengungkapkan, pemerintah melalui Kemensos bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia terus berkoordinasi untuk pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat. Pemerintah menargetkan sebanyak 100 lokasi Sekolah Rakyat permanen dapat dibangun tahun ini dengan kapasitas masing-masing sekolah mencapai 1.000 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.
“Kita terus konsolidasi bersama Kementerian PU, diharapkan nanti tahun depan sudah bisa 200 gedung Sekolah Rakyat bisa dibangun. Kita sedang bekerja keras ini supaya daerah bisa menyediakan tanah dengan seluruh persyaratan lainnya,” ujarnya.
Sekolah Rakyat merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program ini secara khusus menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Gus Ipul menjelaskan, dalam proses penjangkauan siswa Sekolah Rakyat, Kemensos bekerja sama dengan pemerintah daerah. Dengan skema tersebut, anak-anak yang tidak sekolah, putus sekolah, maupun berpotensi putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi dapat melanjutkan pendidikan secara gratis.
“Kita bekerjasama dengan pemerintah daerah karena setiap murid yang sekolah di sini, datanya sebelumnya ditandatangani atau ditetapkan oleh pemerintah daerah,” jelasnya.
Hingga kini, sekitar 15 ribu anak dari keluarga prasejahtera telah menikmati pendidikan gratis berkualitas melalui Sekolah Rakyat. Jumlah tersebut diperkirakan terus bertambah pada tahun ajaran baru Juli 2026 mendatang. Pemerintah menargetkan sebanyak 32.640 siswa baru akan diterima pada tahun ini. (PRO)
