KILASJATENG.ID – Gabungan Pengusaha Haji, Umrah, dan Wisata Halal Nusantara (Gaphura) secara resmi menyatakan keberatan atas rencana kenaikan harga tiket pesawat oleh sejumlah maskapai. Kenaikan yang dipicu oleh melambungnya harga avtur ini dinilai memberatkan jemaah dan mengancam keberlangsungan bisnis biro perjalanan.
Pernyataan ini muncul menyusul adanya pemberitahuan resmi dari maskapai, salah satunya Lion Air, kepada biro travel mengenai penyesuaian tarif. Gaphura mengkhawatirkan langkah ini akan diikuti secara masif oleh maskapai lainnya.
Lonjakan Harga Avtur yang Signifikan
Berdasarkan data dari situs resmi Pertamina per Rabu (6/5/2026), harga bahan bakar pesawat atau avtur memang mengalami kenaikan tajam:
1. Penerbangan Domestik (Bandara Soekarno-Hatta): Naik dari Rp23.551 per liter pada April 2026 menjadi Rp27.357 per liter pada Mei 2026.
2. Penerbangan Internasional: Naik dari US$1,338 per liter menjadi US$1,629 per liter dalam periode yang sama.
Memberatkan Jemaah dan Biro Travel
Gaphura menyayangkan kebijakan maskapai yang menerapkan kenaikan harga secara mendadak, bahkan untuk pemesanan yang sudah masuk (existing bookings). Padahal, banyak biro travel yang telah membayar uang muka (DP) kepada maskapai dan menetapkan harga paket kepada calon jemaah.
“Penyesuaian harga ini sangat memberatkan jemaah. Kenaikan harga maskapai dinilai tidak wajar dan tidak berempati kepada jemaah,” tegas Gaphura dalam keterangan resminya yang dikutip Rabu (13/5/2026).
Setelah menggelar rapat darurat dan menyerap aspirasi dari berbagai forum, termasuk FKS Jawa Barat, Gaphura melaporkan dampak nyata dari ketidakpastian harga ini. Sejumlah biro travel melaporkan terjadinya pembatalan keberangkatan hingga 50 persen. Bahkan, beberapa biro telah menarik pesanan mereka hingga lebih dari 450 kursi untuk musim depan.
Desak Koordinasi Antarkementerian
Guna melindungi jemaah umrah dari beban biaya yang kian melambung, Gaphura mendesak adanya mediasi dan solusi dari pemerintah.
“Harapan kami dalam waktu dekat dapat berkoordinasi langsung dengan pihak maskapai, didampingi Kementerian Perhubungan dan Kementerian Haji. Harus ada solusi terbaik untuk melindungi kepentingan jemaah,” pungkasnya. (GRL)
