KILASJATENG.ID – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mulai menuai hasil dari strategi penagihan pajak berbasis digital. Sebanyak Rp1,4 triliun tunggakan pajak berhasil dibayarkan setelah DJP mengirimkan email pengingat kepada sekitar 1,85 juta wajib pajak yang masih memiliki utang kepada negara.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, mengatakan total tunggakan pajak yang menjadi sasaran penagihan melalui mekanisme tersebut mencapai Rp36 triliun.
“Total nilai tunggakan adalah sebesar Rp36 triliun,” ujar Inge, Minggu (12/7/2026).
Dari total piutang tersebut, sekitar Rp1,4 triliun atau setara 3,9 persen telah berhasil dibayarkan oleh para penunggak pajak setelah menerima pemberitahuan melalui surat elektronik.
Menurut Inge, email pengingat dikirimkan kepada 1.853.854 wajib pajak yang dipilih menggunakan pendekatan Behavioural Insight (BI). Pendekatan ini memanfaatkan analisis perilaku wajib pajak untuk mendorong kepatuhan secara persuasif sebelum dilakukan tindakan penagihan yang lebih tegas.
“Dari tunggakan tersebut sebesar Rp1,4 triliun telah dilakukan pembayaran oleh Penunggak Pajak,” katanya.
Strategi tersebut menjadi bagian dari upaya DJP memperkuat penerimaan negara sekaligus meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak melalui pemanfaatan teknologi digital.
Sebelumnya, melalui Pengumuman Nomor Peng-39/PJ.09/2026, DJP menjelaskan bahwa pengiriman email pengingat merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam membantu wajib pajak menyelesaikan kewajiban administrasi perpajakan secara lebih mudah, cepat, dan tepat waktu.
DJP juga mengimbau masyarakat untuk memastikan email yang diterima benar-benar berasal dari domain resmi @pajak.go.id guna menghindari potensi penipuan yang mengatasnamakan otoritas perpajakan.
Bagi wajib pajak yang menerima pemberitahuan tersebut, pelunasan tunggakan dapat dilakukan melalui sistem Coretax DJP dengan terlebih dahulu membuat kode billing pada menu pembayaran. Selanjutnya, pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai kanal resmi, seperti teller bank, ATM, mobile banking, internet banking, maupun platform e-commerce yang telah mendukung sistem MPN-G2.
Selain mengingatkan pentingnya melunasi tunggakan, DJP juga menegaskan bahwa keterlambatan pembayaran dapat menimbulkan sanksi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Keberhasilan menghimpun Rp1,4 triliun hanya melalui pengiriman email menunjukkan bahwa strategi penagihan berbasis perilaku mulai memberikan hasil positif. Meski demikian, dengan sisa piutang sekitar Rp34,6 triliun yang masih harus ditagih, efektivitas pendekatan digital tersebut akan terus menjadi salah satu indikator penting dalam upaya DJP mengoptimalkan penerimaan negara di tengah tantangan fiskal tahun 2026. (GTI)
