KILASJATENG.ID– Pemerintah mencanangkan Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat. Hal ini pun menjadi tantangan tersendiri tidak hanya bagi para developer namun juga perbankan untuk bisa menyediakan pembiayaan melalui Kredit Perumahan Rakyat (KPR) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Regional Consumer Banking Head BRI Yogyakarta, Fahmi Rahendas mengatakan, sebagai salah satu bank BUMN maka sudah seharusnya mendukung program yang sudah dicanangkan pemerintah.
“Untuk mendukung Program 3 Juta Rumah, saat ini BRI telah memiliki sejumlah produk. Baik untuk MBR hingga untuk nasabah prioritas. Dengan semakin beragamnya produk diharapkan masyarakat bisa memiliki banyak pilihan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan untuk bisa memiliki rumah,” ujarnya dalam acara SMG Economic Insight Series bertajuk “Merdeka Finansial dan Liku-Liku Menuju 3 Juta Rumah” yang digelar di Radya Litera Griya Solopos, Kamis 28 Agustus 2025.
Dan untuk memenuhi target yang ditentukan pemerintah, BRI juga telah meluaskan jangkauan untuk mencapai masyarakat yang membutuhkan pinjaman KPR bersubsidi.
“Kami juga tidak hanya membuka fasilitas pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan rumah, pengembang juga kami berikan. Supaya orang yang berminat dan stok rumahnya juga cukup, baik itu di pedesaan maupun di perkotaan,” kata dia.
Sedangkan Regional Office Head Bank BTN Wilayah Jateng DIY, Fitri Novianty Ratna Kusuma mengatakan, dari 350.000 unit kuota subsidi yang dicanangkan pemerintah di tahun 2025 ini, BTN mengambil porsi sebesar 70 persen atau kurang lebih 220.000 unit.
“Kami sudah menyerap kurang lebih 60 persen-70 persen seluruh Indonesia dari total kuota yang diberikan kepada BTN. Program-program yang kami lakukan memang kami selama ini selalu jadi leader untuk KPR subsidi,” paparnya di kesempatan yang sama.
Dan dari 220.000 unit tersebut sampai saat ini total yang telah tersalurkan ada sekitar 130.000 unit. “Diharapkan porsi 220.000 tersebut dapat terserap semua. Salah satu upaya yang kami lakukan adalah dengan selalu memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengambil KPR terutama KPR subsidi,” imbuhnya.
Sementara itu, Direktur Operasi Pemanfaatan merangkap Plt. Direktur Pembiayaan Perumahan dan Layanan Digital, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Muhammad Nauval Al – Ammari mengatakan, dengan UU No. 4 tahun 2016 mengenai Tabungan Perumahan rakyat (Tapera) yang dikelola oleh BP Tapera, salah satu tujuannya adalah untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan, untuk pembiayaan perumahan yang layak dan terjangkau.
“Jadi saya kira itu peran daripada BP Tapera, sesuai dengan aturan yang ada,” kata dia.
Selain itu BP Tapera juga berupaya memudahkan MBR dalam mendapatkan akses pembiayaan, salah satunya melalui aplikasi-aplikasi yang disiapkan. Selain itu menyiapkan program cicilan murah untuk MBR.
Di sisi lain, Kepala Badan Advokasi DPP REI, Adri Istambul Lingga Gayo mengatakan, tidak ada masalah bagi developer dalam pengadaan rumah. Baik ketika target itu 3 juta atau lebih.
Menurutnya hal yang lebih penting diperhatikan adalah mengenai keakuratan data kebutuhan rumah tersebut. Jika disebutkan target 3 juta yang terdiri dari 1 juta untuk perkotaan, 1 juta untuk pedesaan dan 1 juta untuk pesisir, hal itu hanya secara umum. Dengan begitu developer juga akan memiliki bekal dalam mengatur strategi guna memenuhi kebutuhan rumah tersebut.
“Kita selalu menyebut ada backlog untuk rumah. Tapi ada kebutuhan untuk anak Gen Z dan sebagainya. Tapi kita tidak ada data. Seharusnya dari Kementerian itu melakukan riset untuk database by address, by name, siapa saja sebenarnya yang membutuhkan rumah, jangan hanya tebak-tebakan,” kata dia.
Sedangkan Promotion and Advertising Manager PT Catur Mitra Sejati Santosa (Mitra10), Medya Ika Ayu, mengatakan saat ini Mitra10 juga berupaya mendukung program penyediaan rumah tersebut melalui produk-produk berkualitas yang disediakan di Mitra10.*
