KILASJATENG.ID-Penyediaan alat kontrasepsi untuk mendukung program Keluarga Berencana harus dirumuskan secara matang. Hal ini untuk mengantisipasi berbagai kendala seperti pemerataan yang tak rata hingga alat kedaluwarsa dan berpotensi menimbulkan kerugian negara.
“Harus dikondisikan mulai sekarang untuk penyediaan alat kontrasepsi. Kalau tak diingatkan dari awal, mereka baru bekerja di Januari. Tapi dengan diingatkan sekarang dan dihitung mulai sekarang, prosesnya bisa dimulai November atau Desember sehingga Januari tinggal bekerja untuk hitung kebutuhan alat kontrasepsi,” ujar kepala BKKBN dr Hasto Wardoyo di sela pembukaan acara Review Program Peningkatan Pelayanan dan Kesertaan KB di Wilayah Khusus dan Konsolidasi Kuantifikasi Alokon TA 2025 di Hotel Cavinton Jogja, Minggu (11/8/2024) malam.
dr Hasto menambahkan rantai pasok alat kontrasepsi harus dikekendalikan dengan baik. Mulai dari pusat hingga daerah. “Pengadaan alat kontrasepsi harus dikendalikan dengan baik, penting dikawal bersama-sama. Kita saling mengingatkan supaya tak terjadi expired day yang mubadzir dan bisa menimbulkan kerugian negara, itu yang harus diantisipasi,” ujarnya.
Dia juga menekankan pemerataan penyebaran alat kontrasepsi ke daerah-daerah. “Mana yang overstok agar dipindah ke daerah yang kekurangan,” tandasnya.
Kepala Perwakilan BKKBN DIY M Iqbal Apriansyah SH MPH menambahkan jika Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan capaian program dan realisasi anggaran Program Peningkatan Pelayanan KB di Wilayah Khusus Tahun 2024 dan Konsolidasi Perencanaan Anggaran Program serta Kegiatan Penggarapan Pelayanan KB Wilayah Khusus Tahun 2025. “Selain itu juga tersusunnya perhitungan perencanaan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan. Karena memang perhitungan kuantifikasi alokon saat ini telah dilakukan secara bottom up oleh Tim Kuantifikasi Perwakilan BKKBN Propinsi, hal ini kami nilai lebih sesuai dengan kondisi di lapangan yang didasarkan pada asumsi yang relevan,” ujarnya.
Untuk wilayah DIY sendiri, Iqbal menyebut saat ini tidak ada kabupaten/kota di DIY yang termasuk wilayah khusus seperti wilayah dengan kesertaan KB rendah, kabupaten wilayah tertinggal, wilayah pulau terluar, wilayah kawasan transmigrasi, maupun wilayah perbatasan. “Meskipun secara geografis seluruh wilayah di DIY sudah terjangkau dengan program pelayanan KB, akan tetapi tentunya tidak lepas dari tantangan lain seperti kondisi sosioekonomi masyarakatnya yang memerlukan perhatian khusus pula,” tandasnya*
