YOGYAKARTA, KILASJATENG.ID- Kepala BKKBN RI, Dr.(HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K) memberikan klarifikasi kaitan kenaikan angka stunting DIY sebesar 1,6 persen. Menurutnya informasi kenaikan angka stunting DIY ini lantaran belum merupakan perhitungan keseluruhan.
“Muncul informasi angka stunting DIY naik sebesar 1,6 persen ini saya luruskan bahwa angka ini adalah angka survei. Setelah kami melakukan koordinasi ternyata banyak hal hal yang belum final seperti misalnya kegiatan posyandu belum 90 persen serta masih banyak hal lain. Hal ini kemudian masih perlu adanya persamaan data karena belum final sehingga data belum ada padu padan antara survei dengan data yang sebenarnya,” tegasnya dalam acara Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 di Hotel Melia Purosani, Kamis (28/3/2024) di Hotel Melia Purosani Yogyakarta.
Hasto menegaskan jika dalam rakerda ini harus menyadrkan bahwa bonus demografi DIY sudah ditinggalkan alias sudah lewat sehingga perlu ada strategi pembangunan kedepan lebih eksplisit lagi. Hasto menuturkan bagaimana dalam sebuah wilayah tidak terjebak dalam hal hal bersifat middle.
BACA JUGA: Infinix Note 40 Series Resmi Meluncur, Hadirkan Pengalaman Premium dengan All-Round FastCharge 2.0
Ditanta mengenai penyerapan anggaran, Hasto menegaskan urusan penanganan stunting tetap yang utama sehingga jika dibandingkan tahun anggaran 2023 kemarin yng hanya dialokasikan sebesar Rp 12 miliar untuk alokasi pembelian telur bagi penurunan angka stunting maka di 2024 anggaran dinaikkan sebesar Rp20 miliar dengan wilayah terbanyak yakni Bantul untuk pembelian telur dan ikan bagi warga stunting.
Sementara Kepala Perwakilan BKKBN DIY, Dra Andi Ritamariani, M.Pd sesuai dengan tugas BKKBN yang tercantum di dalam UU Nomor 52 tahun 2009 yaitu ; melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pengendalian Penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana yang terdiri dari 3 Program (yaitu ; Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) yang dikenal dengan Program Bangga Kencana meliputi berbagai aspek program seperti program peningkatan keluarga balita dan anak, ketahanan remaja dan ketahanan lanjut usia serta pemberdayaan ekonomi keluarga.
Selanjutnya di bidang kependudukan meliputi kegiatan tentang kejasama pendidikan kependudukan, pemaduan kebijakan pengendalian penduduk, perencanaan pengendalian penduduk serta analisis dampak kependudukan dan dibidang keluarga berencana meliputi program dan kegiatan peningkatan akses dan kualitas pelayanan kontrasepsi, penyediaan alat dan obat kontrasepsi yang merata di seluruh wilayah dan penggerakan pelayanan keluarga berencana.
BKKBN setiap tahun menjabarkan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala BKKBN dengan wilayah yang diwakili oleh Kepala Perwakilan BKKBN di Provinsi. Untuk Daerah Istimewa Yogyakarta target yang harus dicapai tertuang dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya antara Kepala BKKBN dan Kepala Perwakilan BKKBN DIY.
Ada 6 agenda dalam target program kerja 2024 di antaranya menurunkan Angka Kelahiran Totalfrotal Fertility Rate (TFR) ditargetkan menjadi 1,82, meningkatnya Angka Prevaiensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) 58,20%, menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/Unmet Need menjadi 15,20%;
Selanjutnya target lain yakni menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19tahun/Age Specific Fertility Ratio (ASFR) 15-19 tahun menjadi 10 kelahiran per 1.000 WUS 15-19 tahun, meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga) sebesar 69,95, meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) perempuan 23 tahun.
BACA JUGAl :Tanggul Jebol Sungai Wulan Demak Berhasil Ditutup, Nana Sudjana : Tinggal Penguatan
Wilayah DIY, imbuhnya pelaksanaan program pengendalian penduduk berjalan dengan efektif hal ini dapat dilihat dengan menurunnya angka kelahiran dan melambatnya laju pertumbuhan penduduk. Secara demografis, pertumbuhan penduduk DIY semakin melambat, piramida penduduk berbentuk stasioner, populasi penduduk umur 60+ tahun semakin meningkat, tercapainya rasio ketergantungan yang optimum, dan angka kelahiran semakin turun dari tahun ke tahun.
Selain itu imbuhnya, perubahan struktur penduduk juga telah menghasilkan penduduk usia kerja dalam jumiah melimpah, sehingga apabila keberadaannya dioptimalkan, maka momen bonus demografi dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan.
Ditegaskan meskipun telah mencapai rasio ketergantungan terendah, namun masih memiliki angka kemiskinan yang tinggi, sehingga kemajuan pengelolaan kuantitas harus diikuti dengan pengelolaan kualitas untuk kemajuan kesejaheraan, secara teori apabila suatu negara/wilayah telah mencapai rasio ketergantungan terendah dan memperoleh bonus demografi, maka akan memasuki tahap berikutnya dengan tantangan yang berbeda, seperti perawatan penduduk lanjut usia (lansia), pelayanan dan jaminan kesehatan penduduk lansia.
Dengan kondisi DIY tersebut maka perlu penguatan komitmen para pemangku kebijakan dan mitra kerja dalam pengelolaan program sebagai upaya dalam pencapaian target sasaran. Untuk itu perlu dilaksanakan Rapat Kerja Daerah Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Banggakencana) Tahun 2024.
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X yang diwakili oleh Wagub DIY, KGPAA Paku Alam X menuturkan saat ini generasi muda dihadapkan pada sebuah momen strategis, dimana kesempatan untuk mengoptimalkan bonus demografi, harus dijadikan momentum investasi SDM yang masif dan berkelanjutan.
BACA JUGA: Operasi Pekat Candi 2024: Polresta Solo Amankan 141 Orang, dari Kasus Miras hingga Premanisme
“Ini adalah saatnya untuk kita, secara bersama-sama, merancang dan melaksanakan rencana aksi yang komprehensif, yang tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan keluarga Indonesia, tetapi juga menempatkan negara kita pada lintasan yang benar menuju ‘Indonesia Emas 2045’.Untuk itu, saya mengajak Anda semua, para pemangku kebijakan, mitra kerja, dan seluruh elemen masyarakat, untuk berpartisipasi aktif dalam rapat kerja ini. Mari menyelaraskan pemahaman, meningkatkan komitmen, dan memperkuat kerja sama. Mari membahas cara-cara inovatif untuk memanfaatkan bonus demografi yang kita miliki, sebagai katalis utama dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia, melalui Bangga Kencana,” tegasnya.
