KILASJATENG.ID– Persoalan stunting merupakan persoalan nasional. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menurunkan angka stunting secara nasional. Meski demikian dalam menurunkan angka stunting di setiap daerah memiliki kendala alias kesulitan.
Prof Dr dr Siswanto Agus Wilopo SU, MSc, ScD dalam acara koordinasi lintas sektor percepatan penurunan stunting di provinsi DIY melalui sistem pemantauan tumbuh kembang anak (KMS dan KKA) di FK KMK (Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan) UGM, Rabu (31/1/2024) menuturkan kesulitan atau kendala kaitan persoalan stunting ada pada pelaksanaan intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Dalam bidang kedokteran determinal sosial kesehatan ini sensitif dimana penanganan diperlukan koordinasi dari berbagai sektor. Solusinya berkumpul seperti hari ini.
“Semua sektor sudah ada tugas sendiri sendiri dan dibagi secara rinci namun hal itu seharusnya pengenalan lingkungan antar sektor yang ternyata tidak semudah yang dibayangkan,” jelasnya.
Prof Siswanto menuturkan koordinasi antar sektor wajib terus dilakukan guna memaksimalkan peran perguruan tinggi. Hal yang sering muncul kebutuhan tidak tersampaikan secara optimal kepada tim khusus penanganan stunting.
UGM dan kampus pada umumnya imbuhnya memiliki 3 visi dan misi yakni pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarat.
BACA JUGA:Jamu Madura United, Persis Solo Raih Kemenangan 3-2
Sementara Kepala Perwakilan BKKBN, Dr. Andi Ritamariani, M.Pd menyatakan kegiatan ini dilakukan riil dilakukan dengan koordinasi yang sama persepsi setiap bulan membuat implementasi dapat maksimal hingga kebawah.
Ritamariani menegaskan BKKBN memiliki program rutin yakni koordinasi hingga kebawah. BKKBN punya lokmin (lokakarya minim) terkait persoalan dari desa di tingkat kecamatan. Masalah ini dari atas ke bawah.
“Banyak hal yang disampaikan seperti survei status gizi berbasis masyarakat di 2022 dan survei kesehatan Indonesia di 2023 menyatakan jika dilihat rata rata angka stunting terendah di Kota Yogyakata 13,8 persen sedangkan rata rata 16,24 persen,” jelasnya.
Masih menurut Ritamariani, secara logika di 5 kabupaten dan kota di DIY support untuk penurunan stunting dari provisi sama namun masalah ada di implementasi yang berbeda beda di antar daerah.
“Kegiatan ini dilakukan di awal tahun. Kami sangat berterimakasih atas support yang diberikan kepada BKKBN dan segera merealisasikan tindak lanjut kesepakatan yang telah di tandatangani bersama. Kegiatan koordinasi teknis rapat lintas sektor ini dilakukan untuk percepatan penurunan stunting dan melibatkan seluruh komponen masyarakat,” jelasnya.
Ritamariani menuturkan dari 5 Kabupaten dan Kota di DIY sudah ada yang memcapai target penurunan stunting yakni Kota Yogyakarta. Adapun target penurunan angka stunting di DIY melalui pendekatan keluarga
BACA JUGA:5.000 Lebih Lampion Meriahkan Imlek di Kota Solo
Narasumber lainnya, Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesmas UGM, Prof Yodi Mahendradata menambahkan berkumpulnya di FK KMK UGM ini merupakan bukti nyata kolaborasi erat BKKBN, FK KMK UGM dan stakeholder terkait dalam sinergi dalam menanggulangi masalah serius bangsa yakni stunting
“Stunting tidak hanya soal kesehatan tetapi cerminkan pembangunan sebuah bangsa dan ini mendukung program Bangga Kencana dan percepatan penguatan stunting DIY,” jelasnya.
Aspek gizi ibu, perubahan gizi dan perubahan perilaku masyarakat terkait pemberian makanan menjadi faktor utama yang berperan dalam hal penanggulangan stunting.
“Kami siap berperan aktif dukung upaya akselerasi terkait penurunan stunting. Kami ada program pengabdian masyarakat yang bisa diarahkan percepatan penurunan stunting DIY dan harapannya dalam pertemuan ini kita dapat memahami kontribusi apa yang bisa kita (UGM) berikan dan rumuskan bersama,” bebernya.
