KILASJATENG.ID – Pemerintah menargetkan agar setiap pulau di Indonesia memiliki kemampuan untuk berswasembada dalam hal pangan dan energi. Kebijakan ini dinilai krusial untuk mencegah tekanan ekonomi terhadap masyarakat yang dapat timbul akibat tingginya biaya logistik antarpulau.
Hal tersebut disampaikan Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (9/10/2025).
“Swasembada pangan dan energi setiap pulau, sehingga tidak ada ketergantungan antara pulau, karena biaya angkut,” kata Amran.
Dalam upaya mewujudkan kemandirian energi, Mentan Amran menekankan perlunya pembuatan energi yang berbasis pada tanaman pangan lokal. Kemandirian energi tersebut dapat dicapai melalui pengembangan etanol yang berasal dari bahan pangan lokal.
Salah satu contoh tanaman yang akan dioptimalkan adalah ubi kayu atau singkong.
Melihat potensi besar ini, Presiden Prabowo Subianto bahkan telah menginstruksikan pengoptimalan ketahanan pangan lokal di tiap pulau. Mentan meyakini target ini dapat terwujud lantaran Indonesia memiliki iklim yang sangat menguntungkan untuk pertanian dan perkebunan.
“Baru saja kami ditarget Bapak Presiden, untuk tanam ubi kayu, singkong, dan seluruhnya, sumber-sumber energi kita di dalam negeri. Negara kita negara besar, negara yang agro climate-nya sangat cocok untuk pangan perkebunan dan holtikultura,” ujarnya.
Di samping target swasembada di setiap pulau, Mentan Amran juga memaparkan capaian produksi beras nasional. Ia mengklaim komoditas beras sudah siap menjadikan Indonesia swasembada.
“Sampai dengan hari ini, produksi kita 33,1 juta ton, perkiraan produksi kita, yaitu 34 juta ton di akhir tahun (2025). Mudah-mudahan tidak ada aral melintang, kurang lebih tiga bulan, Insya Allah, Indonesia tidak impor (beras) lagi, kita swasembada,” imbuh Andi Amran Sulaiman.
Meskipun Amran menyebut cadangan beras di Indonesia saat ini meningkat, ia mengakui adanya anomali pasar di mana harga beras juga ikut meningkat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa harga beras di pasaran telah naik melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. (NAB)
