KILASJATENG.ID – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan sejumlah alternatif energi untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor Liquefied Petroleum Gas (LPG). Langkah tersebut dilakukan melalui pengembangan Compressed Natural Gas (CNG), jaringan gas (jargas), transmisi pipa gas, hingga kompor listrik.
Kebijakan tersebut disiapkan seiring dengan kesepakatan pemerintah dan DPR terkait penurunan alokasi volume LPG 3 kg tahun 2027 menjadi 8 juta metrik ton (MT). Angka tersebut lebih rendah dibandingkan usulan awal pemerintah sebesar sekitar 8,945 juta MT.
Penyesuaian volume LPG 3 kg tersebut menjadi bagian dari pembahasan subsidi energi dalam RAPBN 2027. Pemerintah dan DPR menyepakati total subsidi energi sebesar Rp261,50 triliun, turun Rp11,44 triliun dari usulan awal pemerintah sebesar Rp272,94 triliun.
Untuk subsidi BBM dan LPG 3 kg, alokasinya disepakati sebesar Rp131,39 triliun. Dari angka tersebut, subsidi LPG 3 kg menjadi salah satu komponen yang mengalami penyesuaian terbesar.
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ahmad Erani Yustika mengatakan, pemerintah perlu membangun keseimbangan antara pengurangan ketergantungan impor, ketersediaan pasokan energi domestik, dan stabilitas harga.
“Banyak hal, tapi pemerintah itu tugas utamanya membangun keseimbangan antara kepentingan untuk mengurangi ketergantungan impor, kemudian pasokan di dalam negeri, stabilitas harga, dan seterusnya,” kata Erani di Jakarta, Jumat (25/9/2026).
ESDM Siapkan Alternatif LPG 3 Kg
Erani mengatakan, penyesuaian volume LPG 3 kg tidak dilakukan secara langsung dengan mengalihkan seluruh konsumsi masyarakat ke sumber energi lain. Pemerintah akan menjalankannya secara bertahap sambil menyiapkan infrastruktur dan alternatif energi.
“Kita mulai satu per satu. Ya enggak bisa langsung semuanya,” ujarnya.
Salah satu alternatif yang disiapkan adalah CNG. Kementerian ESDM juga mendorong pengembangan jaringan gas rumah tangga dan pembangunan pipa transmisi sebagai bagian dari upaya memperluas pemanfaatan gas bumi domestik.
Selain itu, kompor listrik turut menjadi salah satu opsi energi alternatif untuk mengurangi penggunaan LPG.
Pengembangan infrastruktur gas juga telah menjadi bagian dari program strategis pemerintah. Ditjen Migas ESDM, misalnya, mengalokasikan anggaran untuk pembangunan pipa transmisi gas Semarang-Solo dan Cirebon-Bandung pada 2027. Pemerintah juga melanjutkan perluasan jaringan gas rumah tangga untuk mendiversifikasi penggunaan energi dan mengurangi ketergantungan terhadap LPG.
Erani menambahkan, pemerintah akan mengevaluasi kebutuhan apabila realisasi konsumsi LPG berada di luar asumsi yang telah disepakati.
“Hal-hal yang di luar asumsi itu pasti akan dibahas lebih lanjut,” tuturnya.
Menurut Erani, pengalihan konsumsi LPG menuju sumber energi alternatif memang membutuhkan waktu. Karena itu, pemerintah akan mengembangkan berbagai pilihan energi secara bertahap sembari tetap menjalankan pengaturan LPG yang berlaku.
Jargas dan CNG Didorong Kurangi Impor LPG
Pada kesempatan berbeda, Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) Dony Oskaria mendorong PT Pertamina (Persero) untuk mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor melalui optimalisasi pemanfaatan gas alam.
Menurut Dony, pengembangan jargas dan CNG dapat menjadi bagian dari strategi untuk memperluas pemanfaatan gas bumi di sektor rumah tangga.
Ia menyebut skema distribusi CNG melalui mother station dapat dikembangkan untuk melayani ribuan rumah. Dengan kombinasi jargas dan CNG, pemanfaatan gas domestik diharapkan semakin luas.
“Ini bisa menurunkan ketergantungan secara signifikan. Kombinasi antara jargas dan CNG ini luar biasa. Dampaknya terhadap kita signifikan, terutama untuk mengurangi impor dan ketergantungan kita terhadap LPG,” ujar Dony.
Pengembangan jargas juga tengah didorong pemerintah di berbagai daerah. Di Jawa Timur, misalnya, Kementerian ESDM mendorong optimalisasi jaringan gas rumah tangga di Kabupaten Sidoarjo dan Gresik sebagai bagian dari perluasan akses masyarakat terhadap gas bumi.
Dorong Produksi Gas Bumi Dalam Negeri
Selain membangun infrastruktur distribusi, Dony mendorong peningkatan produksi gas bumi dalam negeri. Langkah tersebut dinilai penting agar kebutuhan energi domestik semakin banyak dipenuhi dari sumber daya yang tersedia di dalam negeri.
Penguatan produksi gas bumi, jargas, CNG, dan jaringan transmisi menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan pemanfaatan gas domestik.
Pemerintah sebelumnya juga telah memasukkan pengembangan infrastruktur gas sebagai bagian dari agenda ketahanan energi. Dalam program Ditjen Migas untuk 2027, pembangunan pipa transmisi dan perluasan jargas diarahkan untuk meningkatkan konektivitas jaringan gas sekaligus menyediakan alternatif energi bagi masyarakat.
Dengan pengembangan berbagai alternatif tersebut, pemerintah menargetkan konsumsi LPG dapat dikendalikan secara bertahap. Pada saat yang sama, pemanfaatan gas bumi domestik dapat diperluas untuk memenuhi kebutuhan energi rumah tangga.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga pasokan energi, mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG, serta memperkuat pemanfaatan sumber energi domestik. (OTV)
