KILASJATENG.ID – Aksi penyampaian aspirasi akan mewarnai kawasan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (27/8/2026). Polda Metro Jaya telah menerima surat pemberitahuan dari sejumlah kelompok yang berencana menggelar aksi di kawasan parlemen.
Dua kelompok yang telah menyampaikan pemberitahuan aksi tersebut yakni DPP Brigade Merah Putih Indonesia dan Aliansi Tiga Pilar Demokrasi Bogor Raya. Masing-masing kelompok diperkirakan membawa sekitar 100 hingga 200 peserta.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan, kepolisian masih menunggu informasi lebih lanjut terkait jumlah massa yang akan hadir. Data tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan pola pengamanan di lapangan.
“Kami masih menunggu beberapa informasi masyarakat. Khususnya terkait aksi penyampaian aspirasi yang dilakukan pada Kamis besok,” kata Budi dalam keterangan pers yang diterima RRI, Rabu (26/8/2026).
Polda Metro Jaya memastikan tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Namun, kepolisian mengingatkan agar penyampaian aspirasi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya.
Menjelang pelaksanaan aksi, kondisi keamanan di Jakarta juga dipastikan tetap kondusif. Masyarakat diminta tidak khawatir karena aktivitas warga dan pelayanan publik tetap berjalan seperti biasa.
“Kami menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat untuk tetap tenang. Situasi dan kondisi DKI Jakarta dalam keadaan aman dan kondusif,” ujar Budi.
Menurutnya, kegiatan penyampaian pendapat merupakan aktivitas yang rutin berlangsung di Jakarta. Aksi tidak hanya dilakukan di kawasan Gedung DPR RI, tetapi juga di sejumlah kementerian dan lokasi lainnya.
Budi menyebut pada Senin (24/8/2026) tercatat sebanyak 71 kegiatan penyampaian aspirasi berlangsung di sejumlah lokasi di Jakarta.
“Penyampaian aspirasi terdapat kawasan DPR RI, dan kementerian. Ada juga di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,” katanya.
Polda Metro Jaya selanjutnya akan menyesuaikan pola pengamanan dengan perkembangan jumlah massa dan situasi di lapangan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kegiatan penyampaian aspirasi tetap berlangsung aman sekaligus menjaga kelancaran aktivitas masyarakat di ibu kota. (HCB)
