KILASJATENG.ID– Perum Bulog terus berupaya memperluas jangkauan distribusi pangan nasional dan akses masyarakat terhadap pangan yang terjangkau hingga tingkat desa dan kelurahan.
Salah satunya melalui penguatan pelayanan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di berbagai wilayah Indonesia. Dimana hal itu sejalan dengan program pemerintah untuk memperkuat perekonomian desa sekaligus membangun jaringan distribusi pangan yang semakin dekat dengan masyarakat melalui percepatan operasionalisasi KDMP. Sebagaimana yang diutarakan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam kegiatan monitoring operasionalisasi KDKMP yang berlangsung di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa 13 Oktober 2026.
Dalam kunjungannya, Menko Zulhas mengatakan, percepatan operasional KDPM membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam memastikan koperasi dapat menjalankan perannya secara optimal dan berkelanjutan.
“KDKMP diharapkan menjadi penggerak ekonomi desa sekaligus memperkuat distribusi pangan. Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN diperlukan agar koperasi dapat beroperasi optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Senada dengan hal tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso menekankan pentingnya penguatan KDKMP sebagai bagian dari upaya memperlancar distribusi kebutuhan pokok di seluruh wilayah Indonesia. Melalui jaringan koperasi yang menjangkau desa dan kelurahan, distribusi barang diharapkan semakin efisien, sekaligus membuka peluang bagi masyarakat untuk memperoleh berbagai kebutuhan pangan secara lebih mudah dan terjangkau.
“KDKMP diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok sekaligus meningkatkan efisiensi rantai pasok, sehingga distribusi barang semakin efektif hingga tingkat desa dan kelurahan,” ujar Budi Santoso.
Sementara itu, terkait wujud kolaborasi untuk percepatan pengoperasian KDMP, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan sampai saat ini pihaknya telah menjangkau sebanyak 1.985 KDKMP. Terdiri dari 736 KDKMP yang telah mendapatkan pelayanan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta 1.249 KDKMP lainnya yang masuk dalam proses pelayanan dengan total Purchase Order (PO) mencapai 624.000 kilogram atau 624 ton beras.
“Capaian ini menjadi wujud dukungan BULOG dalam memperkuat operasionalisasi koperasi sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap pangan yang terjangkau hingga tingkat desa dan kelurahan,” ujarnya.
Ahmad Rizal menegaskan, Perum Bulog siap mendukung penuh penguatan operasional KDKMP melalui optimalisasi pasokan dan pelayanan distribusi beras SPHP di seluruh Indonesia. Dengan cakupan pelayanan yang terus berkembang, pihaknya berupaya menjadikan KDKMP sebagai salah satu jaringan distribusi strategis yang mampu menjembatani ketersediaan stok pangan dengan kebutuhan masyarakat secara lebih luas, sekaligus mendukung upaya pemerintah menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.
“Bulog berkomitmen menjaga kesiapan pasokan dan memperkuat pelayanan distribusi beras SPHP sesuai penugasan pemerintah. Kami berharap KDKMP semakin berperan dalam mendekatkan akses pangan kepada masyarakat serta mendukung stabilisasi pasokan dan harga,” tandasnya.
Adapun sebagai bentuk dukungan konkret terhadap percepatan operasionalisasi KDKMP, Bulog terus mengoptimalkan kesiapan pasokan serta koordinasi pelayanan distribusi di berbagai wilayah. Khusus pada 107 titik KDKMP yang menjadi sasaran monitoring, total pemesanan beras SPHP tercatat mencapai 53.500 kilogram atau 53,5 ton. Pelayanan terhadap pesanan tersebut ditargetkan rampung pada 14 Oktober 2026, sehingga dapat mendukung kesiapan koperasi dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
“Perum Bulog berkomitmennya untuk terus mendukung penuh operasionalisasi KDKMP sebagai bagian dari program strategis pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Melalui sinergi bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Perdagangan, DPR RI, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, Bulog terus memperkuat perannya dalam memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Penguatan jaringan distribusi berbasis koperasi ini diharapkan menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional, menggerakkan ekonomi kerakyatan, serta mendukung swasembada pangan yang berkelanjutan,” pungkas Ahmad Rizal.*
