KILASJATENG.ID – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memberikan respons terhadap kebijakan baru pemerintah yang menetapkan Work From Home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi ASN serta imbauan serupa bagi sektor swasta per 1 April 2026. Meski mengapresiasi langkah strategis pemerintah, dunia usaha meminta agar implementasi kebijakan tetap mengedepankan fleksibilitas.
Ketua Umum Apindo, Shinta Widjaja Kamdani, menyatakan bahwa pengaturan pola kerja sebaiknya tidak diseragamkan untuk semua sektor. Ia menekankan pentingnya menyerahkan pengaturan tersebut pada kebijakan internal masing-masing perusahaan.
Urgensi Fleksibilitas dan Ruang Dialog
Shinta menilai, penyesuaian pola kerja harus selaras dengan kebutuhan operasional, terutama untuk sektor-sektor yang tidak masuk dalam kategori pengecualian.
“Dunia usaha memandang penting adanya ruang dialog agar dampak dari kebijakan ini tidak menimbulkan disrupsi. Perlu diingat bahwa hampir 60% tenaga kerja Indonesia berada di sektor informal, sehingga kebijakan ini memiliki keterbatasan jangkauan,” ujar Shinta, Rabu (1/4/2026).
Tantangan Global dan Tekanan Manufaktur
Sikap waspada dunia usaha ini bukan tanpa alasan. Saat ini, pelaku usaha tengah menghadapi tekanan ganda akibat turbulensi geopolitik, kenaikan harga energi, dan pelemahan nilai tukar rupiah.
Kondisi ini tercermin dari data PMI Manufaktur Indonesia Maret 2026 yang berada di level 50,1—titik terendah dalam delapan bulan terakhir. Kenaikan harga minyak dunia dikhawatirkan akan memicu kenaikan biaya produksi dan distribusi yang berujung pada inflasi serta penurunan daya beli masyarakat.
Sorotan Terhadap Refocusing Anggaran
Terkait langkah pemerintah melakukan refocusing belanja untuk disiplin fiskal, Apindo mengingatkan agar efisiensi tidak menyentuh belanja produktif.
Sektor Terdampak: Konstruksi, infrastruktur, semen, baja, transportasi, hingga UMKM dalam rantai pasok pemerintah.
Harapan: Pemerintah tetap menjaga belanja yang memiliki multiplier effect tinggi guna menjaga produktivitas sektor riil.
Usulan Stimulus bagi Dunia Usaha
Untuk menjaga daya tahan ekonomi, Apindo mendorong pemerintah memberikan stimulus yang menyasar sisi penawaran (supply) dan permintaan (demand). Beberapa langkah konkret yang diusulkan meliputi:
Penurunan Biaya Usaha: Pengurangan pajak, biaya logistik, dan biaya energi.
Deregulasi: Percepatan penghapusan hambatan regulasi (debottlenecking) yang mengganggu produktivitas.
Dukungan Likuiditas: Terutama bagi sektor padat karya untuk menjaga keberlangsungan tenaga kerja.
Konteks Kebijakan Pemerintah
Sebagai informasi, Pemerintah resmi memberlakukan WFH setiap hari Jumat bagi ASN mulai 1 April 2026. Kebijakan ini dibarengi dengan pembatasan kendaraan dinas hingga 50%.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan bahwa untuk sektor swasta, BUMN, dan BUMD, kebijakan ini bersifat imbauan dan disesuaikan dengan kondisi perusahaan masing-masing tanpa mengurangi hak cuti tahunan pekerja. Sektor kritikal seperti kesehatan, energi, industri, dan transportasi tetap beroperasi normal secara penuh. (YTN)
