KILASJATENG.ID– Anak muda diharapkan tak gampang terpengaruh maraknya postingan di media sosial (medsos) terkait kinerja Pemerintah.
Pasalnya belum tentu yang dipaparkan dalam medsos didasarkan pada fakta maupun didukung data yang valid.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Jawa Tengah, Zulkifli Gayo saat diskusi publik bertema ‘Syawalan Hukum dan Ekonomi : Ramah Investasi, Tanpa Korupsi’ di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Solo Loji Gandrung, Jawa Tengah, Senin 13 April 2026.
“Ketika mengeluarkan satu pandangan, harus berbasis data dan berbasis analisa. Tidak bisa sporadis hanya mengambil cuplikan satu (medsos) saja. Karena di medsos yang diunggah hanya berupa potongan video, cuplikan pernyataan, atau narasi sepihak yang tidak selalu menggambarkan kondisi secara utuh,” ujarnya.
Ia menambahkan, tidak ada yang salah dalam memberikan kritik, namun sebaiknya jika kritik yang akan diberikan, khususnya mengenai kebijakan publik harus dibangun di atas data resmi, analisis komprehensif, dan verifikasi fakta.
Sebab jika tidak, maka kebiasaan menyimpulkan persoalan hanya dari konten viral berisiko menyesatkan opini publik dan menutup diskusi substantif mengenai capaian maupun persoalan nyata di daerah.
Zulkifli mencontohkan munculnya narasi di media sosial yang menyebut Jawa Tengah seolah tidak memiliki kepemimpinan yang bekerja.
“Persepsi seperti ini perlu diuji melalui indikator objektif, bukan sekadar pengulangan opini di internet,” tandasnya.
Lantaran menurut Zulkifli, ukuran kinerja pemerintah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, stabilitas inflasi, realisasi investasi, pembangunan infrastruktur, hingga kualitas layanan publik.
“Kalau sekarang di sosmed itu Jateng raono gubernurnya, kira-kira bisa enggak pertumbuhan ekonomi bisa naik?” katanya.
Apalagi berdasarkan data resmi menunjukkan adanya perbaikan posisi Jawa Tengah dalam pertumbuhan ekonomi dan capaian makro lainnya dalam beberapa tahun terakhir.
Di sisi lain, diskusi di media sosial sering lebih ramai membahas isu sensasional dibanding perkembangan ekonomi yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Padahal, realisasi investasi, pembukaan lapangan kerja, dan pengendalian inflasi merupakan indikator penting yang menentukan daya beli warga serta peluang usaha di daerah,” ucapnya.
Zulkifli mengklaim Jawa Tengah menjadi salah satu daerah dengan capaian investasi terbaik di Pulau Jawa. Menurutnya, keberhasilan itu menunjukkan adanya kepercayaan pelaku usaha terhadap iklim ekonomi dan kebijakan daerah.
“Jawa Tengah itu dibandingkan dengan provinsi yang ada di Pulau Jawa itu terbaik pembawaan investasinya,” ujarnya.
Selain soal data, Zulkifli mengingatkan kritik publik juga harus memahami pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Ia mencontohkan keluhan mengenai jalan rusak sering diarahkan kepada pemerintah provinsi, padahal tidak semua ruas jalan berada di bawah kewenangan provinsi.
Menurut dia, jalan provinsi di Jawa Tengah disebut telah mencapai tingkat kemantapan sekitar 94 persen, sementara persoalan di lapangan banyak berada pada ruas kabupaten/kota.
“Dengan memahami struktur kewenangan, masyarakat dinilai dapat menyampaikan kritik yang lebih tepat sasaran dan mendorong solusi yang sesuai,” harap dia.
Zulkifli juga menilai banyak program pemerintah yang berdampak langsung ke masyarakat kurang mendapat perhatian karena kalah oleh isu viral di media sosial.
Ia menyebut sejumlah program seperti beasiswa, perbaikan rumah tidak layak huni, layanan dokter spesialis keliling, hingga program Kartu Zilenial untuk pemetaan minat dan pelatihan kerja anak muda.
Menurut dia, program Kartu Zilenial dirancang untuk mengatasi ketidaksesuaian antara bakat pemuda dengan pelatihan yang diikuti, sehingga penanganan pengangguran bisa lebih efektif.
Tidak hanya ekonomi, Zulkifli menegaskan kualitas tata kelola pemerintahan juga perlu menjadi perhatian publik. Ia menyebut Jawa Tengah memasukkan indeks integritas nasional sebagai indikator utama pembangunan daerah.
Menurut dia, langkah tersebut menunjukkan pembangunan tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan, tetapi juga dari kebersihan birokrasi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Di akhir penyampaiannya, Zulkifli mengajak mahasiswa dan pelajar membangun budaya berpikir kritis serta tidak reaktif terhadap setiap isu yang muncul di media sosial.
Ia menilai generasi muda harus berani memeriksa sumber data, membaca konteks, dan membedakan kritik substantif dengan sekadar sensasi digital.
“Ruang publik dinilai akan lebih sehat dan diskusi kebijakan dapat benar-benar mendorong perbaikan pembangunan, bukan sekadar memperpanjang kegaduhan di dunia maya,” jelas dia.*
