KILASJATENG.ID – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Reni Astuti, mengingatkan pemerintah untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam merumuskan kebijakan di sektor pendidikan. Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur I (Surabaya–Sidoarjo) ini menegaskan bahwa setiap keputusan strategis harus didasarkan pada kajian komprehensif agar tidak merugikan peserta didik.
Pernyataan ini muncul menyusul adanya wacana penerapan kembali Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang sempat menuai perhatian publik. Reni menekankan bahwa kebijakan pendidikan memiliki dampak jangka panjang yang tidak boleh diputuskan secara tergesa-gesa.
Dukung Pembatalan PJJ
Reni menyambut positif langkah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, yang akhirnya membatalkan rencana PJJ tersebut. Menurutnya, hingga saat ini, metode pembelajaran tatap muka masih menjadi instrumen paling efektif dalam proses transformasi ilmu.
“Interaksi langsung antara guru dan siswa memiliki peran penting, tidak hanya dalam penyampaian materi, tetapi juga dalam pembentukan karakter dan perkembangan sosial anak,” ujar Reni dalam keterangannya.
Ia menambahkan bahwa pengalaman belajar secara langsung memberikan manfaat menyeluruh, baik dari aspek akademik maupun pengembangan sisi non-akademik siswa yang sulit digantikan oleh layar digital.
Inovasi Harus Terukur
Meski mendukung penuh sekolah tatap muka, Reni menyatakan tidak menutup diri terhadap inovasi di dunia pendidikan. Namun, ia memberikan catatan kritis bahwa inovasi harus diterapkan secara terukur.
Beberapa poin penting yang ia soroti dalam penerapan inovasi pendidikan antara lain:
1. Kajian Matang: Setiap kebijakan baru wajib melalui uji publik.
2. Pelibatan Stakeholder: Harus melibatkan tenaga pendidik, orang tua, hingga pakar pendidikan.
3. Orientasi Kualitas: Kebijakan harus berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan nasional untuk mencetak generasi unggul.
Catatan Terkait Kebijakan WFH dan Sektor Pendidikan
Di sisi lain, menanggapi isu nasional terkait upaya penghematan energi, Reni mendorong pemerintah untuk bijak dalam menentukan sektor mana yang dapat menerapkan kebijakan Work From Home (WFH). Ia menegaskan agar sektor pendidikan tidak dikorbankan demi kebijakan tersebut.
“Pendidikan memiliki tujuan besar untuk mencetak generasi unggul. Maka kebijakan yang diambil harus matang dan berorientasi jangka panjang,” pungkasnya. (YOV)
