KILASJATENG.ID – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia bukanlah semata-mata tugas lembaganya, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh lapisan masyarakat.
Penegasan ini disampaikan Setyo dalam acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Yogyakarta, Selasa (9/12/2025). Menurutnya, tema Hakordia 2025 mengandung pesan jelas bahwa tindak pidana korupsi tidak dapat diberantas hanya melalui penindakan hukum semata.
“Tapi semua pihak, semua lapisan masyarakat juga punya peran dan kontribusi sekecil apa pun,” ujar Setyo.
Ia menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat dapat diwujudkan melalui tindakan-tindakan sederhana. Hal ini mencakup memberikan informasi, menolak praktik koruptif, serta menjaga integritas di lingkungan kerja maupun keluarga.
Setyo berharap antusiasme dan semangat antikorupsi yang terasa di Yogyakarta dapat menjadi gelombang gerakan nasional yang meluas ke seluruh provinsi di Indonesia. “Saya berharap kegiatan di Yogyakarta ini auranya menerobos semua provinsi, kabupaten, kota yang ada di Republik Indonesia. Semua merasakan, semua merayakan,” harapnya.
Penguatan Tata Kelola di Yogyakarta
Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, turut menyampaikan upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan di wilayahnya, dimulai dari level masyarakat. Salah satu langkah utamanya adalah reformasi kalurahan sebagai instrumen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif.
Sri Sultan menyebut, strategi pencegahan korupsi di DIY diperkuat melalui penandatanganan Peraturan Gubernur (Pergub) DI Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023. Strategi ini diarahkan pada:
1. Penguatan tata kelola.
2. Digitalisasi administrasi.
3. Pengendalian gratifikasi.
Peran pengawasan masyarakat.
“Komitmen Pemda DIY dalam berbagai instrumen nasional seperti Pariworo, Anti Corruption Monitoring, Controlling Surveillance for Prevention, serta implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi,” kata Sri Sultan.
Pemda DIY juga aktif dalam Survei Penilaian Integritas dan Plotting Learning Management System (LMS) Program pembelajaran integritas yang diadopsi lintas kementerian, lembaga, dan daerah.
Mengakhiri acara, Ketua KPK Setyo Budiyanto menekankan pentingnya implementasi nyata dari berbagai pencanangan dan peluncuran program antikorupsi yang telah dilakukan selama rangkaian acara Hakordia. (UGY)
