KILASJATENG.ID – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah SPBU swasta, seperti Shell dan BP-AKR, dalam beberapa pekan terakhir disebabkan oleh peralihan konsumsi dari BBM bersubsidi ke non-subsidi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa perubahan ini dipicu oleh penerapan sistem QR Code untuk pembelian BBM bersubsidi di SPBU Pertamina.
Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, sebelumnya menjelaskan bahwa peralihan konsumsi ini mencapai 1,4 juta kiloliter (KL). “Terjadi peningkatan permintaan untuk badan usaha swasta,” ujarnya di Gedung DPR RI, Rabu (3/9/2025), mengindikasikan bahwa masyarakat yang belum mendaftar QR Code atau yang kendaraannya tidak memenuhi syarat subsidi beralih ke BBM non-subsidi.
Direktur Jenderal Migas, Laode Sulaeman, mengamini hal tersebut. “Memang ada shifting yang tadinya banyak pengguna RON 90 ada shifting ke RON yang lain. Sebenarnya ini dinamika konsumsi saja,” kata Laode di kantornya, Selasa (9/9/2025).
Menanggapi situasi ini, pemerintah berupaya melakukan sinkronisasi pasokan BBM. Laode menambahkan bahwa badan usaha swasta didorong untuk membeli BBM dari Pertamina guna mengatasi kekurangan stok. “Nanti akan disusul dengan surat dari saya menyampaikan untuk istilahnya sinkronisasi karena di sana ada sinkronisasi volume dan ada sinkronisasi spesifikasi,” jelasnya.
Langkah sinkronisasi pasokan ini diharapkan dapat menstabilkan kembali ketersediaan BBM di SPBU swasta, memastikan konsumen tetap memiliki akses ke berbagai pilihan bahan bakar sesuai kebutuhan mereka. (KFZ)
