KILASJATENG.ID – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalokasikan dana sebesar Rp900 miliar untuk pemulihan dan perbaikan fasilitas umum yang terdampak aksi penyampaian pendapat. Program pemulihan ini ditargetkan selesai dalam waktu enam bulan, sesuai arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Menteri PU, Dody Hanggodo, menyatakan bahwa pendataan kerusakan telah rampung dan hasilnya sudah dibahas dalam rapat terbatas bersama Presiden. Menurut Dody, kerusakan dikategorikan menjadi tiga tingkat: ringan, sedang, dan berat. Perbaikan akan dilakukan sesuai skala prioritas.
“Kalau ringan, kurang dari satu minggu harus sudah selesai, seperti kaca-kaca yang pecah. Kalau sedang, mungkin bisa 3-4 bulan, dan kalau sampai rusak berat, ya mungkin sekitar 6 bulanan,” jelas Dody saat meninjau kerusakan di Gerbang Tol Pejompongan, Selasa (2/9/2025).
Prioritas Perbaikan di Jakarta dan Daerah
Dody memastikan bahwa fasilitas publik yang paling banyak digunakan masyarakat, seperti jalan tol, halte, dan kantor pemerintahan, akan menjadi prioritas utama. Perbaikan akan dimulai dari Jakarta sebagai pusat pemerintahan, kemudian menyusul ke daerah-daerah lain yang terdampak.
Langkah cepat ini diharapkan dapat segera memulihkan aktivitas masyarakat dan menjaga stabilitas layanan publik. “Yang penting masyarakat jangan khawatir, kami akan tuntaskan,” tutup Dody. (ZKR)
