KILASJATENG.ID – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, meminta agar kasus keracunan yang terjadi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dipolitisasi. Presiden menegaskan bahwa program ini memiliki tujuan mulia, yaitu untuk menjamin pemenuhan gizi anak-anak Indonesia.
Pernyataan ini disampaikan Presiden Prabowo kepada wartawan di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Sabtu (27/9/2025), usai kunjungan luar negeri.
“Harus waspada, jangan sampai ini dipolitisasi, tujuan makan bergizi untuk anak-anak kita. Yang sering sulit makan, mungkin kita-kita ini makan lumayan, mereka itu makan hanya nasi pakai garam,” kata Presiden.
Presiden mengakui bahwa dalam pelaksanaan program MBG, yang bertujuan menyiapkan makan bergizi seimbang untuk jutaan anak Indonesia, pasti terdapat hambatan dan kekurangan. Namun, Kepala Negara yakin masalah ini dapat diatasi.
“Untuk memberi makan jutaan pasti ada hambatan rintangan, ini kita atasi dan ini masalah besar (keracunan). Jadi pasti ada kekurangan dari awal, tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik,” tegas Presiden.
Meskipun berada di luar negeri selama tujuh hari, Presiden Prabowo mengaku terus memantau perkembangan program MBG. Setelah tiba di Jakarta, Presiden segera berencana memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindaya, dan pejabat terkait lainnya untuk mendiskusikan kasus keracunan yang terjadi di beberapa daerah.
Secara terpisah, Staf Khusus BGN, Redy Hendra Gunawan, menjelaskan capaian program MBG sejauh ini. Redy menyebutkan bahwa penerima manfaat MBG telah mencapai 30 juta orang, dengan target ambisius sebanyak 82,9 juta orang hingga akhir tahun 2025.
Adapun jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) saat ini telah mencapai 9.000, dengan target peningkatan menjadi 30.000 SPPG.
Redy Hendra Gunawan menegaskan bahwa program MBG memiliki dampak signifikan tidak hanya untuk pemenuhan gizi anak dan ibu hamil, tetapi juga dalam pembukaan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi lokal.
“Sayuran dan telur di pasar terserap SPPG dan secara langsung tenaga kerja yang diserap SPPG, misal ada 50 orang setiap SPPG berarti ada 500 ribu orang. Belum lagi dibeberapa lokasi 1 SPPG disuplai oleh 10 supplier, masing-masing supplier ada lima orang,” jelas Redy.
Ia juga mencontohkan bahwa keberadaan tiga SPPG di Bandung, Jawa Barat, telah menguntungkan 87 petani yang menyuplai kebutuhan program tersebut.
Mengakui adanya kekurangan dalam pelaksanaan program yang baru dimulai pada tahun 2025 ini, Redy menilai capaian saat ini adalah “luar biasa”. Pihak MBG sangat membutuhkan masukan dari masyarakat agar manfaat program ini dapat dirasakan oleh seluruh anak Indonesia.
“Dalam perjalanannya, kita baru menjalankan program ini pada tahun 2025, saya kira capaian luar biasa. Dalam 10 bulan mencapai 30 juta, banyak kekurangan iya dan butuh masukan namun ini punya dampak signifikan,” tutupnya. (RTD)
