KILASJATENG.ID – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninjau kondisi Gedung DPRD Kota Kediri yang terbakar, Minggu (14/9/2025). Dalam kunjungan tersebut, ia didampingi Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati serta pimpinan DPRD Kota Kediri.
“Kunjungan ini bertujuan melihat kondisi bangunan pasca kebakaran sekaligus membahas langkah penanganan. Saya bersama Wali Kota dan pimpinan DPRD berkeliling meninjau bagian-bagian yang mengalami kerusakan paling parah,” ujar Dody.
Menurutnya, Kementerian PU siap berkoordinasi lebih lanjut untuk menentukan penanganan. Namun, ia menegaskan permintaan anggota DPRD dan wali kota agar kantor legislatif dipindahkan ke lokasi lain membutuhkan persetujuan dari Kementerian Keuangan. “Kalau ingin dipindahkan, maka harus ada izin dari Kemenkeu. Dari kami hanya bisa melakukan rehabilitasi. Jadi permintaan itu akan kami teruskan dulu sebelum ada keputusan,” jelasnya.
Dody menambahkan, estimasi biaya pemulihan gedung DPRD Kota Kediri mencapai Rp15 miliar, khususnya karena kerusakan berat terjadi pada gedung utama yang harus dihancurkan. Sementara bagian sayap kanan dan kiri hanya mengalami kerusakan sedang. “Jika dibangun baru, biayanya tentu lebih besar. Skema pembiayaan nanti akan dibicarakan bersama Kemenkeu, termasuk porsi APBN dan APBD,” katanya.
Ia mencontohkan, rehabilitasi Kantor DPRD Kabupaten Kediri diperkirakan menelan anggaran Rp100 miliar. “Untuk Kota Kediri, kalau tetap di lokasi lama, nilainya sekitar Rp15 miliar. Tapi bila dibangun di tempat lain, tentu totalnya berbeda dan harus menunggu arahan Kemenkeu,” tambahnya.
Lebih lanjut, Dody menjelaskan pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran hampir Rp1 triliun untuk pemulihan gedung-gedung pemerintahan yang rusak akibat kebakaran di sejumlah daerah. “Kalau di Kota Kediri, DPRD dan wali kota masih ingin menunggu keputusan lokasi baru, ya kami tunggu. Tetapi kalau memilih segera dibangun di lokasi lama, bisa langsung diproses,” ujarnya.
Ketua DPRD Kota Kediri, Firdaus, menyampaikan alasan pihaknya mendorong pembangunan kantor baru di lokasi berbeda. Gedung DPRD yang dibangun sejak era 1970-an dinilai terlalu sempit dan kurang representatif. “Setiap kali rapat dengar pendapat dengan masyarakat, banyak yang harus berada di luar karena ruangnya tidak memadai. Kota Kediri juga punya lahan yang bisa dimanfaatkan,” katanya.
Firdaus menambahkan, sebanyak 29 anggota DPRD telah menggelar paripurna bersama wali kota untuk menyepakati usulan relokasi tersebut. “Ada beberapa alternatif lokasi yang sedang kami pertimbangkan. Jika kementerian menyetujui, kami akan segera menyampaikan lokasi yang baru,” pungkasnya. (LNB)
