KILASJATENG.ID – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan bahwa biaya transportasi di Indonesia masih tergolong tinggi jika dibandingkan standar global. Data menunjukkan, masyarakat Indonesia mengalokasikan 12,46 persen dari total biaya hidup untuk transportasi.
Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda (Ditjen Intram) Kemenhub, Risal Wasal, menyebut angka itu berada di atas standar ideal yang ditetapkan Bank Dunia pada 2023, yakni maksimal 10 persen dari biaya hidup.
“Biaya transportasi mencapai 12,46 persen dari total biaya hidup, sementara standar idealnya tidak lebih dari 10 persen. Biaya sebesar itu tentu menjadi beban bagi masyarakat,” ujar Risal, dikutip Senin (8/9/2025).
Menurutnya, masalah transportasi di Indonesia bukan hanya soal mahalnya ongkos, tetapi juga tingginya mobilitas masyarakat. Ia mencontohkan kawasan Jabodetabek yang mencatat hingga 75 juta perjalanan per hari. “Hal ini menjadi tantangan besar dalam pembenahan transportasi,” imbuhnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah tengah menyiapkan strategi dengan mendorong integrasi transportasi. Salah satunya melalui integrasi tarif dan sistem pembayaran terpusat yang diyakini dapat menekan beban masyarakat.
Langkah ini mulai diwujudkan lewat digitalisasi sistem pembayaran antarmoda. Transjakarta, misalnya, telah menerapkan tarif maksimal Rp10 ribu untuk perjalanan lintas moda dalam tiga jam. Model serupa akan diperluas ke moda transportasi lain di bawah PT Kereta Api Indonesia, termasuk KAI Commuter dan LRT Jabodebek.
“Langkah integrasi tarif ini menjadi fondasi menuju konsep yang lebih luas, yakni mobility as a service (MaaS). Dalam konsep ini, berbagai moda transportasi dapat direncanakan, dipesan, dan dibayar dalam satu platform terintegrasi. Dengan begitu, masyarakat akan menikmati perjalanan yang lebih mudah, murah, dan efisien,” jelas Risal. (PXT)
