KILASJATENG.ID – Kenaikan tunjangan perumahan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menjadi Rp50 juta per bulan, efektif pada periode 2024-2029, memicu gelombang kritik publik. Kebijakan ini dinilai kontras dengan upaya pemerintah melakukan efisiensi anggaran dan kondisi ekonomi masyarakat yang tertekan.
Dengan tambahan tunjangan ini, penghasilan bulanan anggota DPR kini melampaui Rp100 juta. Keputusan ini tertuang dalam Surat Sekretariat Jenderal DPR Nomor B/733/RT.01/09/2024, yang mengatur bahwa setiap anggota DPR berhak atas tunjangan rumah sebagai pengganti fasilitas rumah dinas yang sebelumnya disediakan.
Rincian gaji dan tunjangan anggota DPR sebenarnya telah diatur dalam Surat Edaran Sekjen DPR RI NO.KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 dan Surat Menteri Keuangan nomor S-520/MK.02/2015, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2000. Gaji pokok anggota DPR bervariasi berdasarkan jabatan, mulai dari Rp5,04 juta untuk Ketua DPR, Rp4,62 juta untuk Wakil Ketua, dan Rp4,2 juta untuk anggota biasa.
Namun, gaji pokok hanyalah sebagian kecil dari total kompensasi. Selain gaji pokok, anggota DPR menerima berbagai tunjangan, termasuk tunjangan jabatan, tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi intensif, uang sidang, fasilitas asisten, serta tunjangan listrik, telepon, dan beras. Kombinasi ini sebelumnya telah meningkatkan penerimaan anggota DPR menjadi sekitar Rp55-66 juta per bulan.
Kritik terhadap kenaikan tunjangan rumah ini muncul di tengah sorotan terhadap tingkat kehadiran anggota DPR dalam rapat yang dinilai rendah. Argumen bahwa tunjangan ini diperlukan agar anggota dewan dapat tinggal dekat dengan kompleks parlemen pun dipertanyakan. Dengan 580 anggota DPR, anggaran negara yang harus dikeluarkan untuk tunjangan rumah mencapai sekitar Rp29 miliar per bulan, atau Rp1,74 triliun selama lima tahun masa jabatan.
Perbandingan gaji anggota parlemen di negara lain menunjukkan variasi yang signifikan. Meskipun gaji pokok anggota DPR RI tergolong kecil, total tunjangan yang diterima berpotensi menjadikannya salah satu yang tertinggi, terutama jika dibandingkan dengan Upah Minimum Regional (UMR) di Indonesia. Disparitas ini menjadi fokus utama perdebatan publik.
Keputusan ini memicu pertanyaan tentang prioritas anggaran negara dan akuntabilitas wakil rakyat, terutama di saat masyarakat menghadapi tantangan ekonomi. Kontroversi ini menyoroti perlunya transparansi dan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penggajian dan tunjangan anggota DPR demi menjaga kepercayaan publik. (KTC)
