KILASJATENG.ID – Gelombang dukungan untuk evaluasi tunjangan anggota DPR RI terus bergulir. Setelah aksi demonstrasi besar di Jakarta dan berbagai kota, sejumlah fraksi mulai menyuarakan persetujuan untuk meninjau ulang, bahkan menghentikan, tunjangan yang selama ini diterima wakil rakyat.
Terbaru, Fraksi PKB menyatakan dukungannya, menyusul langkah serupa dari PDIP, Gerindra, PAN, Golkar, dan NasDem. Sekretaris Fraksi PKB, Jazilul Fawaid, menegaskan partainya setuju evaluasi, dengan catatan adanya peningkatan kinerja anggota. “Kami setuju evaluasi tunjangan dengan tetap meningkatkan kinerja anggota,” ujarnya seperti dikutip dari Detik.com, Sabtu (30/8).
Polemik tunjangan perumahan, yang mencapai Rp50 juta per bulan untuk setiap anggota dewan, menjadi salah satu pemicu unjuk rasa. Fraksi NasDem dan Golkar sebelumnya juga telah menyatakan persetujuan untuk mengevaluasi tunjangan ini.
Jazilul menambahkan bahwa Fraksi PKB akan terus memantau kinerja anggotanya, memastikan mereka bekerja maksimal. “Kami juga evaluasi kinerja anggota fraksi kami, bila kerjanya tidak maksimal kami ingatkan dan ditindak,” tegasnya. Momentum ini diharapkan menjadi titik balik untuk peningkatan akuntabilitas dan kinerja DPR RI. (WJD)
