KILASJATENG.ID – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI kembali diguncang polemik berkepanjangan. Dualisme kepemimpinan di Dewan Pimpinan Pusat DPP antara kubu Imanuel dan Arjuna yang telah berlangsung sejak Kongres Ambon 2019 dinilai menjadi penghambat utama roda organisasi dan kaderisasi. Situasi ini juga menciptakan perpecahan di tingkat daerah memicu ketidakpastian arah gerakan mahasiswa yang berlandaskan ideologi marhaenisme.
Menanggapi kondisi ini Dewan Pimpinan Daerah DPD GMNI Jawa Tengah bersama 23 Dewan Pimpinan Cabang DPC GMNI se-Jawa Tengah menggelar aksi pernyataan sikap di Kota Semarang pada Rabu 12 Februari 2025. Ketua DPD GMNI Jawa Tengah Andi Harisa Pane menegaskan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan organisasi yang semakin terjebak dalam konflik internal.
Kami menuntut kedua kubu DPP untuk segera menyelenggarakan Kongres Persatuan agar GMNI kembali solid dan tidak terpecah ujar Andi dalam keterangannya.
Dalam pernyataan sikapnya GMNI se-Jawa Tengah menolak mengakui kepemimpinan DPP manapun sebelum kongres persatuan terlaksana. Mereka juga menyatakan tidak akan ikut serta dalam kongres yang hanya diselenggarakan oleh salah satu kubu. Lebih lanjut jika kedua DPP tidak mampu mengadakan kongres persatuan GMNI Jawa Tengah siap mengambil inisiatif untuk memfasilitasinya.
Kami ingin mengembalikan GMNI ke jalurnya. Dualisme ini hanya meninggalkan residu buruk di daerah dan memicu perpecahan bukan progresifitas gerakan tegas Andi.
Aksi pernyataan sikap ini dihadiri sekitar 70 peserta yang terdiri dari jajaran pengurus DPD GMNI Jawa Tengah serta perwakilan dari 23 DPC se-Jawa Tengah. Mereka berharap Kongres Persatuan dapat segera digelar demi mengembalikan GMNI sebagai wadah perjuangan mahasiswa berbasis ideologi marhaenisme. (PAN)
