KILASJATENG.ID- Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Solo 2025 yang sampai saat ini belum juga dibahas oleh DPRD lantaran polemik pembentukan alat kelengkapan (alkap) menjadi perhatian khusus Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo.
FX Rudy, biasa ia disapa, mengingatkan pengesahan RAPBD 2025 lebih penting ketimbang polemik pembentukan alkap DPRD yang tak kunjung tuntas. Ia juga mengingatkan bahwa seluruh fraksi DPRD sejatinya adalah mitra. Dan salah satu bentuk kerja sama tersebut, lanjut dia, dimanifestasikan dalam musyawarah pembentukan alkap DPRD.
“Semestinya anggota DPRD itu memahami bahwa tidak ada koalisi parlemen. Yang ada itu kerja sama antar fraksi,” tegas Rudy di kediamannya, Jumat 6 Desember 2024.
Di sisi lain, Fraksi PDIP dibebaskan memilih keputusan yang dirasa terbaik, agar pembahasan RAPBD 2025 tak lagi tertunda.
“Demi kepentingan masyarakat dan APBD Kota Solo, silakan fraksi mengambil keputusan yang sebaik-baiknya. Yang penting RAPD 2025 segera dibahas, karena deadline-nya 31 Desember,” terang dia.
PDIP pun membuka kesempatan bagi fraksi lain, untuk bekerja sama menyelamatkan APBD 2025. Lantaran partai berlambang moncong putih itu mengedepankan musyawarah untuk membentuk alkap DPRD bersama fraksi lain.
“Tapi kerja sama yang proporsional-lah. Masak PDIP punya 20 kursi kok mau ‘dihabisi’ tidak diberi kursi sama sekali. Saat kami masih punya 30 kursi (hasil Pileg 2019), semua fraksi juga kami ajak musyawarah dan kami tawarkan posisi untuk mereka. Cuma Fraksi PKS yang menolak tawaran kami,” kata dia.
Rudy bahkan mengaku siap menerima konsekuensi terburuk, seandainya fraksi lain tak menanggapi positif tawaran musyawarah dan skema komposisi alkap yang disodorkan Fraksi PDIP. Ia menegaskan bahwa PDIP siap mengalah demi kepentingan masyarakat.
“Secara logika politik, kami berhak memimpin beberapa komisi karena kursi kami jauh lebih banyak. Tapi jika ada fraksi lain yang ingin mendominasi, kami persilakan saja. Asalkan APBD segera rampung, karena ini demi kepentingan rakyat,” tandas Rudy.
Ia pun membantah jika sikap Fraksi PDIP yang melawan tersebut merupakan upaya untuk menghambat pembahasan RAPBD 2025 sebagaimana yang ditudingkan anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Daryono.
“Saya ingin meluruskan pernyataan itu. Jangan anggap PDI Perjuangan menghambat pembahasan RAPBD 2025. Sejak awal pembentukan komisi, kami sudah berusaha menempatkan anggota sesuai asas perimbangan yang diatur Tatib. Di Komisi I enam orang, Komisi IV tujuh orang, lalu enam orang lainnya ditempatkan di Komisi II dan III. Itu juga mempertimbangkan proporsionalitas,” urainya.
“Tapi fraksi-fraksi lain menolak dan akhirnya jadi deadlock. Yang bikin deadlock sana, kok kami yang dituduh menghambat?” imbuhnya.
Menilik perkembangan terkini, Rudy berharap Fraksi PDIP bersama empat fraksi lain bisa menuntaskan pembahasan RAPBD 2025 pada pekan depan.
“Setidaknya tanggal 12 Desember sudah selesai dibahas, terus dikirim ke Provinsi untuk dievaluasi. Lalu dikembalikan lagi ke sini untuk dibenahi, baru ditetapkan dalam paripurna sebagai APBD 2025. Risikonya ya kerja maraton. Yang penting maksimal 31 Desember harus sudah selesai dievaluasi dan ditetapkan, sehingga per 1 Januari 2025 sudah pakai APBD murni,” pungkanya.*
