KILASJATENG.ID- Pengamat sosial sekaligus pemimpin Amir Mahmud Center, Amir Mahmud mengatakan, aksi demonstrasi merupakan hal yang wajar di negara demokrasi seperti Indonesia. Termasuk demo kontra terhadap Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Meski demikian, ia tetap mengingatkan pemangku kebijakan, dalam hal ini Pemerintah harus bisa menyikapi dengan bijak aksi-aksi demo yang bersifat kontra, lantaran di sisi lain terdapat masyarakat yang juga memiliki sikap pro dan mendukung Jokowi.
“Aksi demo memang merupakan hal yang biasa, tapi pemerintah perlu menyikapi aksi-aksi kontra Jokowi itu dengan mempertimbangkan kondisi saat penyambutan kepulangan Jokowi sesaat purna Presiden RI. Karena saat itu bisa kita lihat penyambutan kepulangan Jokowi itu ratusan ribu masyarakat secara merayakannya. Artinya ada kelompok yang kontra tapi juga banyak yang pro Jokowi. Karena itu perlu pemerintah itu bertindak untuk menenangkan kedua kelompok, jangan sampai terjadi kegaduhan yang yang berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menambahkan, penyambutan kepulangan Jokowi yang gegap gempita itu tidak bisa dianggap sambil lalu oleh penegak hukum, mengingat hal itu dihadiri oleh sangat banyak orang yang mungkin saja sebagai pertanda kecintaan masyarakat akan Jokowi. Di sisi lainnya, aksi-aksi itu perlu ditangani dengan hati-hati agar semua kelompok terwadahi aspirasinya.
“Kita tidak mau ada huru-hara lagi terjadi di Solo yang kita cintai ini. Karena itu, perlu juga kesadaran semua pihak untuk saling menjaga satu sama lainnya, jangan sampai karena urusan politik yang sifatnya sementara per periode itu malah menjadikan kita terus bertengkar,” kata dia.
Sementara itu, aksi demo kontra Jokowi digelar ratusan massa yang berasal dari berbagai elemen masyarakat di depan Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu 6 November 2024. Massa menuntut agar pemerintah untuk mengadili Jokowi dan mengusut kasus fufufafa hingga tuntas.
“Sudah 10 tahun Jokowi menjadi Kepala Negara, dan menurut kami banyak sekali hal yang dilanggar. Maka saat ini tuntutan kami hanya dua. Pertama, adili Jokowi apapun yang terjadi. Kami ingin memastikan bahwa apa yang telah ia lakukan selama kepemimpinannya dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Koordinator Aksi dari elemen 212 Kabupaten Klaten, Muhammad Syafi.
Adapun tuntutan kedua mendesak pemerintah untuk mengusut kasus fufufafa dan mengungkap siapa yang berada di balik akun tersebut.
“Jejak digital kasus ini mudah sekali untuk diusut dan ditelusuri akar permasalahannya. Namun, anehnya kenapa Kominfo belum bertindak? Apakah ada pengkhianatan di dalam tubuh pemerintahan?,” tandasnya.
Ia berharap tuntutan tersebut dipenuhi pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kepercayaan yang diberikan masyarakat.
“Kami berharap kepercayaan masyarakat, khususnya warga Solo Raya, terhadap aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan tidak disalahgunakan. Rakyat berharap agar para penegak hukum dapat menjalankan amanah mereka dengan baik,” ujarnya.*
